Assalamu alaikum. Selamat datang di blog pribadi saya. Silakan ambil apa yang menurut anda baik dan abaikan apa yang menurut anda salah. Sebuah kebahagiaan bagi saya bila anda bersedia menulis komentar, respon, kritik dan masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Terima kasih.

Hikmah

Tuesday, April 19, 2011

Transfer Pricing

[- Demak, 19 April 2011, 13.40 -]

Di era global sekarang ini, mayoritas pelaku kegiatan ekonomi dunia adalah perusahaan-perusahaan multinasional dengan jaring kepemilikannya yang menggurita. Dampaknya, transaksi afiliasi (baca: transaksi ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa) telah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini pun semakin membuat sibuk otoritas pajak negara-negara yang tak mau jatah legal untuk negaranya dikirim ke negara lain. Karena peluang terjadinya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) sangat sangat mungkin terjadi dalam transaksi afiliasi.

Meskipun secara kepentingan intern perusahaan, praktek yang dalam perkembangannya lebih familiar dengan sebutan Transfer Pricing tersebut sah sah saja. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas pajak negara-negara lainnya, praktek tersebut harus benar-benar diawasi, agar jangan sampai negara dirugiakan akibat Tax Avoidance. Untuk itulah perlunya penerapan Arm's Length Principle (Prinsip Kewajaran) dan Ordinary practise of business Principle (Prinsip Kelaziman Usaha) dalam setiap transaksi afiliasi.


Praktek penghindaran pajak yang sudah lazim terjadi di antaranya adalah dengan mengalihkan sebagian keuntungan melalui transaksi afiliasi ke negara-negara dengan Tax Rate lebih rendah, atau bahkan ke negara-negara yang dikenal luas sebagai negara Tax Havens. Dimana menurut The U.S. National Bureau of Economic Research menyebutkan bahwa ada  sekitar 15% negara negara tax havens di dunia, seperti Bermuda, Bahama, Macau dll.

Meskipun isu transfer pricing telah menjadi isu yang menjadi perhatian dunia, namun PWC menilai Indonesia baru aware tentang transfer pricing di tahun 2009 - 2010. Dan memang di tahun-tahun itulah Direktorat Jenderal Pajak baru menyelipkan satu Subdit Pemeriksaan Transaksi Khusus di bawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang di dalamnya terdapat satu seksi yang khusus menangani masalah transfer pricing.

Transfer Pricing atau yang diartikan dengan penetapan harga dalam transaksi afiliasi memiliki pedoman pengaturan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara WP dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Dengan adanya pedoman yang jelas tentang Transfer Pricing, pertama, negara tidak akan kehilangan pendapatan pajak akibat Tax Avoidance, karena setiap transaksi afiliasi telah diterapkan prinsip kewajaran dan kesebandingan. Kedua, memberi kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan pelaku transaksi afiliasi yang telah beritikad baik untuk tidak melakukan Tax Avoidance.

Selain instrumen hukum negara yang jelas, Exchange of Information antar negara yang didukung oleh kesepakatan internasional harus mampu mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak yang berlindung di bawah transaksi afiliasi.

Wallau A'lam.

(terinspirasi dari hasil diklat transfer pricing beberapa hari yang lalu)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...