Assalamu alaikum. Selamat datang di blog pribadi saya. Silakan ambil apa yang menurut anda baik dan abaikan apa yang menurut anda salah. Sebuah kebahagiaan bagi saya bila anda bersedia menulis komentar, respon, kritik dan masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Terima kasih.

Hikmah

Friday, January 25, 2008

Perlu Kerja Sama Atasi Korupsi

JAKARTA -- Pemerintah terus mematangkan rencana pelaksanaan Konferensi Kedua Negara-negara Pihak Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang akan digelar di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008. Empat agenda UNCAC, dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (23/1).

Usai rapat, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, mengatakan konferensi internasional tersebut memiliki delapan agenda. Namun, dalam pertemuan dengan Presiden, pembahasan dititikberatkan pada empat agenda. Pertama, soal kerja sama organisasi pemberantasan korupsi. Saat ini, kata Hendarman, praktik korupsi dinilai sudah mendunia, sehingga tidak mungkin lagi diatasi oleh satu negara saja. ''Koruptor dan aset yang dicurinya bisa dilarikan ke negara-negara lain,'' katanya.

Kedua, tindak lanjut prakarsa pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery/StAR). Menurut Hendarman, setiap negara memiliki tim pakar yang akan membahasnya. Salah satu masalah dalam pelaksanaan agenda ini, adalah sistem hukum berbeda yang dianut setiap negara. ''Sistem hukum kontinental seperti yang dianut Indonesia, berbeda dengan sistem hukum negara-negara persemakmuran yang berkiblat ke Inggris,'' kata Hendarman.

Sebelumnya program StAR yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia menyebutkan bahwa mantan presiden Soeharto telah mencuri kekayaan negara 15-35 miliaar dolar AS, sepanjang 1967 sampai 1998. Ketiga, menyangkut mekanisme kaji ulang Undang-Undang (UU) Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung, kata Hendarman, perlu meneliti lagi kesesuaian UU Antikorupsi di Indonesia dengan Konvensi Antikorupsi PBB.

Keempat, masalah suap terhadap pejabat publik. ''Namanya korupsi, di Indonesia baru terkait dengan pejabat negara. Ke depan tidak hanya pejabat publik, tapi juga yang melakukan suap,'' katanya. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu, Eddy Pratomo, berharap negara-negara peserta UNCAC melaksanakan kesepakatan di Bali. Sebab, kerja sama antarbangsa, kata dia, merupakan unsur mutlak dalam penanganan perkara korupsi.

Sementara, Menlu Hassan Wirajuda, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, melaporkan persiapan pelaksanaan UNCAC di Bali. Konferensi itu dijadwalkan dihadiri 140 negara. Terdiri atas 104 negara dan 36 negara penanda tangan konvensi. Selain itu dari organisasi internasional, kalangan parlemen, LSM, cendekiawan, dan pengusaha. Jumlah peserta yang akan hadir diperkirakan seribu orang. djo/ant

Sumber: www.republika.co.id , 25 Januari 2008

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...