Assalamu alaikum. Selamat datang di blog pribadi saya. Silakan ambil apa yang menurut anda baik dan abaikan apa yang menurut anda salah. Sebuah kebahagiaan bagi saya bila anda bersedia menulis komentar, respon, kritik dan masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Terima kasih.

Hikmah

Wednesday, January 16, 2008

Kandas, Gugatan atas Kontrak Exxon

Usaha mengembalikan pengelolaan Blok Cepu dari perusahaan asing ke perusahaan nasional kandas di pengadilan. Kemarin (15/1), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, gugatan pembatalan Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu yang diajukan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) tidak bisa diterima.

"Menerima eksepsi tergugat I sampai IX. Gugatan para penggugat tidak bisa diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Moefri saat membacakan putusan di ruang sidang lantai II PN Jakarta Pusat. Sebagai pihak yang dikalahkan, penggugat diharuskan membayar biaya perkara.

Putusan tersebut sama sekali tak menyentuh materi gugatan. "Karena putusannya adalah menerima eksepsi para tergugat, tuntutan provisi atau pokok perkara dalam kasus ini tak perlu dipertimbangkan," tambahnya.

Para penggugat adalah mantan Ketua MPR Amien Rais, Kwik Kian Gie, Wakil Ketua DPD Laode Ida, anggota DPD Marwan Batubara, anggota DPR Drajad Wibowo, dan Alvin Lie. Pihak tergugat adalah pemerintah cq presiden cq menteri energi sumber daya mineral (ESDM), Pertamina, ExxonMobil Indonesia, BP Migas, serta Kementerian BUMN.

Dalam gugatannya, GRPBC menilai kesepakatan Blok Cepu mengandung sejumlah permasalahan hukum sejak proses penunjukan kontraktor Blok Cepu, yaitu Humpuss Patragas (HPG), yang berlanjut pada pengalihan saham HPG kepada ExxonMobil hingga perubahan kontrak Technical Assistance Contract (TAC) menjadi Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS).

Selain menuntut pembatalan kontrak KKS Blok Cepu, GRPBC meminta agar para tergugat dinyatakan telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. GRPBC juga meminta majelis hakim menetapkan hanya Pertamina atau perusahaan minyak nasional lain yang ditunjuk sebagai kontraktor dan operator Blok Cepu.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat, gugatan penggugat prematur. Sebab, gugatan ganti rugi, termasuk cost recovery, kerugian atas pajak migas, dan kemunduran ekonomi, baru sebatas asumsi, bukan berdasar fakta yang terjadi. "Ganti rugi harus didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, harus rinci, dan sudah timbul," lanjut Moefri.

Hanya soal ganti rugi yang menjadi alasan majelis tak menerima gugatan tersebut. Selebihnya, majelis hakim yang beranggota Edward D. Pattinasarani dan Respatun Wisnu W. sependapat dengan alasan penggugat. "Blok Cepu merupakan aset sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik dengan mengedepankan kemandirian bangsa," ujarnya.
sumber : indopos

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...